#SumutBerduka: Menteri Pastikan Pembayaran Asuransi untuk Korban Kapal Tenggelam di #DanauToba #Lebaran2018 - Balige Keren
#SumutBerduka: Menteri Pastikan Pembayaran Asuransi untuk Korban Kapal Tenggelam di #DanauToba #Lebaran2018

#SumutBerduka: Menteri Pastikan Pembayaran Asuransi untuk Korban Kapal Tenggelam di #DanauToba #Lebaran2018

Share This
BALIGE KEREN -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji segera membayarkan uang santunan asuransi untuk para korban Kapal Motor Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba, Kabupaten Samosir, Sumatra Utara.

Namun, katanya, pemerintah sementara ini masih berupaya semaksimal mungkin untuk mencari puluhan penumpang kapal nahas itu yang masih hilang.

"Kami akan memberikan pertolongan semaksimal mungkin, di antaranya langsung membayarkan asuransi bagi mereka yang meninggal dunia, luka-luka, serta korban tenggelam atas kecelakaan ini," kata Budi di Jakarta pada Selasa, 19 Juni 2018.

Untuk memastikan penyebab kecelakaan, Kementerian sudah menugaskan Kepala Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT bersama Dirjen Perhubungan Darat, Kepala Basarnas, dan PT Jasa Raharja ke Samosir untuk memantau langsung pencarian korban .

Menurut Budi, saat Kapal Sinar Bangun hendak menyeberang dari Pelabuhan Simanindo menuju Pelabuhan Tiga Ras di Kabupaten Samosir, terjadi angin puting beliung yang menghantam badan kapal. Angin kencang itu juga menyebabkan ombak besar sehingga KM Sinar Bangun tidak stabil lalu tenggelam.

Tetapi, dia mengingatkan, itu baru sebatas informasi sementara. Penyebab pasti kecelakaan itu diketahui setelah ada hasil investigasi oleh KNKT.

Sanksi

Mengenai rumor bahwa bahwa KM Sinar Bangun berlayar dalam kondisi kelebihan muatan penumpang, Budi menolak berkomentar. Dia menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada KNKT.

Kementerian Perhubungan tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada perusahaan pemilik atau operator KM Sinar Bangun jika memang ditemukan unsur kelalaian berdasarkan hasil investigasi.

"Sanksi pasti. Nanti kalau ditemukan bahwasanya jumlah penumpang yang tidak sesuai atau manifestnya tidak ada, pasti ada pihak-pihak yang harus kita kenakan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku," ujarnya. (sumber)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

Pages